Ketua Umum DPP BIAS Indonesia Murka, Kades Cikuya Dianggap Menghindar dan Tak Hormati Proses Klarifikasi
Kabupaten Tangerang| jelajahlintasindonesia.com – Suasana memanas usai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Badan Independent Anti Suap (DPP BIAS) Indonesia, Eky Amartin, dibuat kecewa dan marah besar setelah merasa dipermainkan oleh Kepala Desa Cikuya dalam upaya klarifikasi proyek ruang kelas baru (RKB) SDN Cikuya I.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP BIAS dijanjikan akan bertemu langsung dengan kepala desa di kantor desa pada pukul 09.00 hingga 10.00 WIB. Undangan itu disampaikan melalui salah satu awak media lokal. Namun saat rombongan DPP BIAS hadir tepat waktu, kepala desa justru tak ada di tempat. Tidak ada penjelasan, tidak ada kejelasan.
“Ini bukan sekadar menghindar. Ini penghinaan terhadap kami dan terhadap misi lembaga kami yang sedang mengawal dana publik. Kalau jujur, kenapa takut ditemui ? Kalau benar, kenapa sembunyi ?” tegas Eky dengan nada tinggi.
Baca juga :
Eky menyebut kejadian ini sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap proses klarifikasi resmi. DPP BIAS Indonesia datang bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memastikan proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah dari APBD Kabupaten Tangerang itu berjalan sesuai aturan dan tidak dimanfaatkan oleh elit desa.
Kemarahan Eky memuncak setelah rekaman pembicaraan dari warga sekitar menyebut bahwa proyek RKB SDN Cikuya I digadang-gadang adalah milik pribadi kepala desa. Dugaan ini makin kuat karena pihak desa tidak terbuka dan cenderung menghindari pengawasan dari lembaga independen.
“Rekaman sudah kami simpan. Semua bukti kami kumpulkan. Ini bukan soal dugaan lagi, ini soal bagaimana aparat desa bermain di belakang proyek pemerintah. Kami tak akan diam,” tegas Eky.
Sebelumnya tim investigasi DPP BIAS telah menemukan sejumlah indikasi pelanggaran di lapangan, seperti tidak digunakannya alat pelindung diri oleh para pekerja, serta material bangunan yang diragukan kesesuaiannya dengan standar kontrak pemerintah. Namun yang paling mencolok adalah sikap tertutup dan terkesan lari dari tanggung jawab oleh aparat desa.
DPP BIAS Indonesia menyatakan akan menempuh jalur hukum jika sikap tidak kooperatif ini terus berlanjut. Lembaga tersebut juga mendorong dinas pendidikan dan lembaga pengawas keuangan negara turun tangan langsung untuk membongkar dugaan permainan proyek yang dinilai penuh kejanggalan ini.
“Kalau proyek pendidikan saja sudah dikendalikan oknum kepala desa, lalu siapa lagi yang bisa dipercaya mengelola anggaran negara? Kami tidak main-main. Ini menyangkut masa depan anak bangsa,” ujar Eky, geram.
(red/@jelajahlintasindonesia.com)
