Tragedi Proyek Betonisasi Jalan Cisoka–Tigaraksa, Satu Nyawa Melayang, DPP BIAS Indonesia Serukan Hentikan Truk Tanah dan Usut Tuntas Pelaksana Proyek
Cisoka, Kabupaten Tangerang |jelajahlintasindonesia.com –
Satu nyawa melayang di proyek betonisasi Jalan Cisoka–Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Seorang pengendara motor tewas terlindas truk tanah bersumbu tiga di jalur proyek yang belum selesai tapi bebas dilalui kendaraan berat. Peristiwa ini memicu kemarahan warga dan sorotan keras dari Dewan Pimpinan Pusat Badan Independent Anti Suap (DPP BIAS Indonesia).
Ketua Umum DPP BIAS Indonesia, Eky Amartin, mengecam keras pelaksana proyek yang menyengsarakan rakyat demi kepentingan pembangunan yang sembrono.
“Ini bukan sekadar kelalaian. Pelaksana proyek telah bermain api dengan nyawa rakyat. Satu korban jiwa sudah jatuh, dan jika pembiaran ini berlanjut, akan ada korban berikutnya,” tegas Eky dengan nada geram.
Ia menyoroti aktivitas truk tanah yang mengular setiap malam, melintas tanpa kendali di proyek yang belum rampung. Warga sekitar, yang sudah berkali-kali mengeluhkan debu, jalan licin, dan bahaya kecelakaan, merasa suara mereka diabaikan.
“Warga sudah muak. Mereka menolak keras proyek yang membahayakan nyawa ini, tapi truk dan pelaksana proyek tetap beroperasi,” ujarnya.
DPP BIAS menegaskan bahwa pelaksana proyek, konsultan pengawas, dan Dinas PUPR Provinsi Banten harus bertanggung jawab. Jalan yang belum selesai tidak seharusnya dibuka untuk kendaraan berat, apalagi yang membawa muatan berlebihan.
“Jika keselamatan rakyat diabaikan, pembangunan itu kehilangan arti. Satu nyawa rakyat sudah hilang, jangan biarkan tragedi ini menjadi kebiasaan,” tambah Eky.
Sebagai langkah tegas, DPP BIAS Indonesia menurunkan tim investigasi independen untuk mengumpulkan fakta dan bukti. Jika ditemukan unsur pembiaran atau kelalaian yang disengaja, laporan resmi akan diserahkan ke aparat hukum. Tidak ada toleransi bagi pihak yang memperdagangkan nyawa rakyat demi proyek.
Eky Amartin juga menuntut penghentian sementara aktivitas truk tanah, audit menyeluruh pelaksanaan proyek, dan evaluasi total semua aspek: teknis, keselamatan kerja, lalu lintas, hingga dampak sosial dan lingkungan.
“Proyek pemerintah hanya sahih maknanya jika melindungi nyawa rakyat. Jika tidak, proyek itu adalah malapetaka yang dibungkus janji pembangunan,” pungkasnya.
Warga sekitar proyek menegaskan, mereka tidak akan diam. Satu nyawa telah melayang; jika pembiaran berlanjut, akan ada lebih banyak korban. DPP BIAS Indonesia bertekad menjadi suara rakyat yang tak bisa dibungkam, memastikan keselamatan publik diutamakan di atas segalanya.**
