BATAM | jelajahlintasindonesia – Sorotan keras kini tertuju langsung kepada Kapolsek Lubuk Baja. Informasi mengenai dugaan masih beroperasinya sejumlah lokasi kasino dan gelper di wilayah hukum Polsek Lubuk Baja memunculkan pertanyaan serius yang tidak bisa terus dibiarkan menggantung: sejauh mana Kapolsek menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di wilayahnya?

Pertanyaan tersebut semakin menghantam setelah Tim Bareskrim Mabes Polri turun melakukan tindakan terhadap lokasi yang diduga berkaitan dengan kasino dan gelper. Publik pun bertanya dengan nada tegas: mengapa aparat pusat yang harus datang ke wilayah Lubuk Baja? Apakah jajaran Polsek tidak mengetahui keberadaan lokasi-lokasi yang menjadi sorotan masyarakat?

Kapolsek Lubuk Baja harus berani memberikan penjelasan secara terbuka. Bukan sekadar mengatakan situasi aman dan kondusif, tetapi menjelaskan langkah konkret yang telah dilakukan terhadap setiap informasi mengenai dugaan perjudian. Berapa laporan yang diterima? Berapa kali dilakukan pengecekan? Apa hasil penyelidikannya? Publik berhak mengetahui.

Jika benar terdapat lokasi yang menjalankan aktivitas perjudian, maka persoalannya menjadi sangat serius. Polsek adalah garda terdepan kepolisian di tengah masyarakat. Kapolsek memiliki tanggung jawab memastikan jajarannya menjalankan pengawasan, patroli, menerima informasi, dan melakukan penindakan sesuai kewenangan apabila ditemukan unsur pidana.

Jangan sampai masyarakat mendapatkan kesan bahwa Kapolsek baru bergerak ketika Mabes Polri datang menghantam. Kesan seperti itu sangat berbahaya bagi kepercayaan publik. Sebab penegakan hukum seharusnya tidak menunggu sorotan media, tidak menunggu tekanan masyarakat, dan tidak menunggu aparat pusat turun ke lapangan.

Namun demikian, pemberitaan harus tetap berpijak pada fakta. Dugaan kasino dan gelper yang masih beroperasi harus dibuktikan melalui penyelidikan. Jika tidak ditemukan unsur pidana, Kapolsek wajib menjelaskan kepada publik. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan hukum harus dilakukan sesuai prosedur.

Yang juga harus diperjelas adalah apakah seluruh lokasi yang menjadi informasi masyarakat telah dipetakan dan diperiksa. Jangan hanya menindak satu tempat ketika masih ada lokasi lain yang diduga melakukan aktivitas serupa. Penegakan hukum harus konsisten dan tidak boleh tebang pilih.

Kapolsek Lubuk Baja juga harus memastikan tidak ada pihak yang merasa kebal hukum. Jika penyidik menemukan dugaan perjudian, pengusutan jangan berhenti pada pemain. Telusuri pengelola, pemodal, mekanisme operasional, serta aliran keuntungan berdasarkan bukti yang sah. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.

Sorotan ini bukan ajakan untuk menghakimi Kapolsek. Justru sebaliknya, ini adalah tuntutan agar Kapolsek menunjukkan kepada masyarakat bahwa wilayah hukumnya benar-benar berada dalam pengawasan. Kinerja kepolisian tidak cukup diukur dari apel dan patroli, tetapi dari kemampuan mendeteksi serta menangani persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Kini bola berada di tangan Kapolsek Lubuk Baja. Apakah akan menjawab kritik dengan tindakan nyata atau membiarkan pertanyaan publik semakin liar? Masyarakat menunggu penjelasan resmi sekaligus bukti bahwa pengawasan terhadap dugaan kasino dan gelper benar-benar dilakukan.

Dan pertanyaan paling menghantam tetap sama: jika Mabes Polri sampai harus turun tangan di wilayah hukum Lubuk Baja, lalu apa langkah Kapolsek selama ini? Pertanyaan itu tidak akan hilang hanya dengan pernyataan normatif. Jawab dengan fakta, buka hasil pengawasan, dan tunjukkan bahwa hukum benar-benar bekerja.

(Red)

Author: istanarakyat