Komisi VIII DPR RI Ke Pandeglang Dibanjiri Aduan Masalah Krusial
PANDEGLANG | MIR – Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Reses) ke Kabupaten Pandeglang. Senin (12/10/2020).Dalam rapat dengar pendapat publik yang dihadiri oleh SKPD, Organisasi Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah tersebut, komisi VIII dibanjiri dengan keluhan dan aduan.
Salah satu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pandeglang yang berdomisili di Cadasari Pandeglang mengeluhkan penanganan covid 19 yang menimpa keluarganya sendiri. Dalam keluhannya, ia menyampaikan bahwa penanganan covid Kabupaten Pandeglang tidak serius.
“Anak saya dinyatakan positif setelah rapid, sudah 3 minggu ini karantina mandiri bersama ibu saya yang berusia 80 th. Tapi dari gugus tugas sendiri tidak ada perhatian, obat saja beli sendiri” tukas Kepala KUA yang tidak mau disebutkan namanya tersebut.
Selain soal covid, ada juga yang mengeluhkan minimnya honor pengajar Madrasah Diniyah Takmiliah. Ketua Forum Komunikasi Madrasah Diniyah Takmiliah (FKMDT), KH Djaenudin, menyampaikan bahwa honor yang diberikan kepada guru Madrasah Diniyah tidak layak. Honor guru MD Pandeglang hanya bergajih rata-rata 50-200 ribu.
“Honor guru MD di kita sangat kecil, jauh dari kata sesuai. Masa cuma 50-200 ribu rata-ratanya, tolonglah Pak diperjuangkan” ujarnya.
Tidak hanya itu, peserta perwakilan Forus Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP), Nurjanah, mengadukan adanya pemotongan bantuan dana untuk Pondok Pesantren yang diberikan langsung oleh Kementrian Agama RI.
“Ada pimpinan Ponpes yang datang ke saya, dia mengaku diminta potongan oleh oknum. Cuma dia takut untuk membongkar kejanggalan ini” ujar Nurjanah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, menegaskan akan membongkar dan menindak lanjuti kasus pemotongan tersebut, asalakan korban berani membuka dan menunjukan oknum tersebut.
“Kami akan tindak lanjuti ini, asal terbuka dan berani ngomong. Jangan takutlah ya” tegas Yandri.
Sementara Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, TB. Ace Hasan Syadzily berjanji akan memperjuangkan nasib tenaga pengajar Madrasah Diniyah. Ia menegaskan bahwa guru MD dan Ponpes adalah ujung tombak pendidikan keagamaan, oleh karenanya wajib diperjuangkan dan diperhatikan kesejahteraannya.
“Saya dari kecil dididik di Pesantren dan Madrasah. MD dan Ponpes ini ujung tombak pendidikan keagamaan. Oleh karena itu mesti kita perjuangkan kesejahteraan hidupnya” tutup Ace. (Red)
