PPDI SIDOARJO TAGIH JANJI BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SIDOARJO || Jelajahlintasindonesia.com. Kurang lebih ada 1200 orang perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Sidoarjo melakukan aksi damai di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Selasa (20/6).
Aksi damai tersebut dikomandani oleh Dian Sudariyanto yang juga sebagai Ketua PPDI Kabupaten Sidoarjo untuk menyampaikan aksi tuntutan. Diantaranya . 1. Siltap Kepala Desa sebesar Rp.5.000.000,-/bln
2. Siltap Sekretaris Desa sesbesar Rp. 3.500.000,-/bln
3. Siltap Perangkat Desa Kasi, Kaur dan Kasun sebesar Rp. 3.000.000,-/bln
4. Tunjangan Purna Tugas Perangkat Desa sebesar Rp. 50.000.000,-.
Dalam aksi damai tersebut, semua aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars PPDI sambil membentangkan spanduk yang bertuliskan “Gus Bupati kami mendukung jenengan hadir bersaksi bahwa jenengan mewujudkan janji dan bukti siltap naik-purn tugas naik”. “Janji kenaikan siltap dan purn tugas adalah kebijakan manis dan strategis bersama gus Bupati kami sangat optimis”. “Gus Bupati naikkan siltap perangkat desa kami siap mendukung dan melaksanakan semua kebijakan jenengan buktikan !. “Menagih janji Bupati dan wakil Bupati Kab Sidoarjo tentang kesejahteran aparatur Desa se Kab Sidoarjo”. “Sidoarjo maju bersama gus Bupati perangkat makmur bersama janji gus Bupati yang tak luntur”. “Kami datang menagih janji dan kami yakin gus bupati tidak pernah ingkar janji”. “Janjimu ditunda lamaranku tertunda”.
Ketua PPDI Sidoarjo, Dian Sudariyanto disela dalam orasi mengatakan intinya bahwa kita semua datang kesini untuk menagih janji Gus Bupati terkait siltap dan meminta kepada massa untuk tidak melakukan anarkis dengan harapan tujuan kami dikabulkan oleh Bupati Sidoarjo,’ katanya.
Sedangkan dalam orasi perwakilan Koordinator Lapangan (Korlap) menyampaikan bahwa kami datang disini untuk menagih janji Gus Bupati terkait menaikkan siltap yaitu penghasilan tetap yang diberikan kepada perangkat desa dan purna tugas dan meminta kepada Bupati dan wakil Bupati Sidoarjo untuk kosisten janjinya dan jangan ingkar janji,’ sampainya.
Setelah orasi, 20 orang perwakilan aksi damai diajak bertemu dengan Bupati Sidoarjo yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekdakab), Asisten 1, Kadis PMD bersama perwakilan Polresta, AKP Sugeng, Dandim Sidoarjo yang juga diwakili Danramil 0816/01. Serta juga hadir dari DPRD Sidoarjo yakni Ketua Komisi A dan Wakil, Damroni dan Haris di ruang rapat Delta Wibawa
Pada pertemuan tersebut, Sekda mengatakan bahwa terkait tujuan bapak-bapak terkait kenaikan siltap, mari kita cari solusi terbaik dan nantinya kami laporkan kepada Bupati Sidoarjo,’ singkatnya.
Perwakilan Aksi damai mengatakan bahwa kami menagih janji Gus Bupati dan wakil Bupati Sidoarjo saat mencalonkan Bupati yang akan menaikkan siltap tetapi sampai sekarang tidak ada kenaikan siltap. Kami sangat kecewa kepada Gus Bupati yang tidak dapat menemui kita dan digantikan oleh Sekda dan Asisten I, padahal saat itu pada kampanye gus Bupati sudah janji mengkonsep dari tahun ketahun akan menaikkan siltap dan nyatanya sampai sekarang tidak ada. Kami meminta jawaban dan dipertemukan melalui vedio Coll dengan Bupati Sidoarjo dan memberi jawaban tentang kenaikan siltap sesuai kemampuan Kabupaten,’ pintanya.
Sementara itu, Asisten I menerangkan bahwa Bupati tidak ada, bukan menghindari hadirnya bapak-bapak. Dengan bapak-bapak yang punya itikat baik maka ini akan kami sampaikan dan memfasilitasi untuk mempertemukan dengan Bupati. Kami hanya merumuskan kebijakan-kebijakan pimpinan dan yang dapat mengambil putusan adalah pimpinan. Kami sifatnya membantu dan apabila Bupati Sidoarjo memutuskan cacat hukum maka kami memberikan masukan yang salah. Jangan hanya gara-gara siltap maka anggaran ada batas antara Desa dan Kabupaten serta sekiranya biasanya dapat banyak dan beruba menjadi sedikit. Dan kami akan mengakomodir aspirasi dan laporkan ke Bupati Sidoarjo,’ terangnya.
Setelah itu, Kadis PMD juga menyampaikan PMD tidak ada jurang pemisah dan kami sebagai pembantu Bupati dan kebijakan tetap yang memutuskan Bupati Sidoarjo mengenai siltap dan purn tugas. Kami merapatkan usulan siltap dan memproses akan tetapi yg mengambil keputusan adalah Bupati Sidoarjo,’ sampainya.
Sedangkan Haris menjelaskan masih ada waktu untuk melakukan rapat tentang usulan kenaikan siltap, karena anggaran APBD Sidoarjo menurun dan banyaknya program-program yang harus dilaksanakan maka meminta kepada perangkat untuk memaklumi. Kita selalu mengawal siltap dan meminta kepada Sekda agar siltapnya perangkat desa dan purna tugas untuk diperhatikan,’ jelasnya.
Pada pertemuan tersebut, Damroni mengatakan bahwa apa yang disampaikan Bupati, mengeluarkan janji politik dan itu harus terealisasi serta kita pun harus realistis, dalam hal ini berapa kemampuan anggaran kita tidak bisa kemudian mengangkat dan mengerjakan itu kalau kemudian endingnya adalah beresiko dan membebani terhadap APBD Kab. Sidoarjo. Komitmen Pak Bupati untuk menepati janjinya kita sangat yakin bahwa itu cuman terkait dengan nominal, maka itu akan kita godok dan sesuaikan dengan kemampuan anggaran dan itu yg harus kita pahami. Ketika siltap sudah jadi dan konsep sesuai dengan kemampuan anggaran, maka DPRD menyetujui karena itu adalah bagian dari janji politik pak bupati dan wakil bupati yang harus direalisasi,’ tutupnya. (H/Am)
