DPP BIAS Temukan Pelanggaran Kebersihan Jalan di Proyek DLHK Cisoka, Camat Janji Tegur Kontrakto
Tangerang | jelajahlintasindonesia.com – Pelaksanaan proyek Pembangunan Hutan Bambu di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, kembali menuai sorotan setelah DPP BIAS Indonesia menemukan kondisi jalan yang kian memprihatinkan. Proyek DLHK Kabupaten Tangerang senilai Rp 1,8 miliar tersebut diduga tidak menerapkan prosedur keselamatan dan ketertiban kerja sebagaimana mestinya.
Pada Minggu (23/11/2025), Ketua Umum DPP BIAS Indonesia, Eky Amartin, melakukan peninjauan langsung di lokasi dan mendokumentasikan kondisi terbaru pekerjaan. Ia menemukan material tanah dari aktivitas proyek berserakan di jalan umum tanpa pembersihan, sehingga membahayakan warga yang melintas.
“Jalan ini digunakan setiap hari oleh warga, tapi kondisinya dibiarkan seperti bukan akses utama masyarakat. Ini bukan sekadar kotor, ini membahayakan,” ujar Eky.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dari DLHK Kabupaten Tangerang. Kontraktor seharusnya menjaga kebersihan dan keselamatan lalu lintas selama proses pembangunan berlangsung, namun standar tersebut tidak terlihat diterapkan.
DPP BIAS juga menyoroti peran pemerintah wilayah. Setelah menerima laporan resmi, Camat Cisoka memberikan respons dan menyampaikan terima kasih atas informasi yang disampaikan oleh Ketua Umum DPP BIAS Indonesia. Camat juga berjanji akan menegur pihak kontraktor dan memastikan adanya penanganan segera atas kondisi jalan yang kotor dan berpotensi membahayakan masyarakat.
“Kami berharap respons ini diikuti tindakan nyata di lapangan. Keselamatan warga harus menjadi prioritas, bukan sekadar formalitas,” tegas Eky.
DPP BIAS menilai bahwa akses jalan umum yang licin dan penuh tanah sangat berisiko, terutama bagi pengendara motor ketika hujan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga menjadi gambaran bahwa pengelolaan proyek APBD masih perlu ditingkatkan pengawasannya.
DPP BIAS Indonesia akan menyampaikan surat resmi kepada DLHK dan mendorong evaluasi atas kinerja pengawasan proyek. Tidak menutup kemungkinan dorongan audit anggaran dilakukan jika ditemukan adanya ketidakpatuhan prosedural.
Organisasi ini menegaskan komitmennya agar setiap proyek pemerintah berjalan sesuai aturan dan tidak mengorbankan keselamatan serta kenyamanan masyarakat.**
